Dr. Elvira, SH, MH

REFORMULASI HUKUM DANA ALOKASI KHUSUS PENDIDIKAN

Buku ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap berbagai problem hukum dan kebijakan yang menyertai pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Indonesia sebuah instrumen fiskal yang seharusnya menjadi pilar utama dalam mewujudkan hak konstitusional atas pendidikan yang adil, merata, dan bermutu. Dalam praktiknya, DAK Pendidikan kerap terjebak dalam ketegangan normatif antara otonomi daerah dan kendali kebijakan pusat, antara kepatuhan administratif dan pencapaian tujuan substantif, serta antara akuntabilitas keuangan dan pemenuhan hak asasi warga negara. Ketegangan ini diperparah oleh kerangka regulasi yang disharmonis, mekanisme pengawasan yang tumpang tindih, serta sistem pertanggungjawaban hukum yang cenderung represif dan tidak proporsional. Akibatnya, potensi DAK Pendidikan sebagai instrumen afirmatif untuk mengurangi ketimpangan pendidikan belum sepenuhnya terwujud.